LONDON - Suatu dewan masjid di Inggris dengan tegas menolak usulan pemerintah yang mewajibkan madrasah di Inggris untuk didaftar dan diperiksa. Northern Council of Mosques yang mewakili 400 masjid menilai kebijakan baru tersebut justru mengganggu kebebasan beragama. Jika rencana ini jadi diterapkan, pelajaran tambahan untuk siswa-siswi Muslim di Inggris harus mematuhi rencana peningkatan pengawasan yang lebih ketat terkait pendidikan ekstrakurikuler di sekolah. Konsultasi pemerintah tentang usulan ini akan ditutup pada hari Senin 11 Januari mendatang. Sementara itu, Perdana Menteri Inggris David Cameron memperingatkan, praktik intoleransi terhadap kegiatan belajar mengajar di Inggris harus dihentikan. Hal ini mengundang perhatian para pemuka agama Islam di sana. Para pemimpin masjid berkomentar, rencana ini didasarkan pada asumsi yang salah bahwa radikalisasi terjadi di sejumlah madrasah, sehingga kontrol dan pengawasan terhadap pengajaran dalam pesantren akan secara efektif mengarah kepada sebuah bentuk ekspresi keagamaan yang dilarang pemerintah. Mereka mengatakan rencana pendaftaran dan pemeriksaan tersebut cenderung merusak legitimasi hak penganut keyakinan untuk mengajarkan hal yang benar kepada anak-anak mengenai keyakinan mereka. Pemimpin masjid juga mempermasalahkan penggunaan istilah ekstremisme, karena diartikan secara kabur dan berpotensi menyamaratakan semua umat Islam dengan kelompok teroris.